Nabire,Papua Tengah Timurnews.id Selasa 7 Januari 2025 Para pemuda pemudi Papua menyelenggarakan seminar sehari yang berfokus pada perlindungan hak masyarakat adat. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya kasus perampasan tanah adat di Papua, salah satu contohnya adalah di Merauke, di mana sekitar 1-2 juta hektare tanah adat telah dirampas. Hal ini jelas merugikan masyarakat adat baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi masuknya investasi-investasi yang tidak ramah lingkungan serta tidak menghormati satuan hukum masyarakat adat. Investasi semacam ini tidak hanya mengabaikan hak-hak adat, tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Harapan kami dari pelaksanaan seminar ini adalah agar hasil diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi aspirasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah. Aspirasi tersebut diharapkan dapat diusulkan dan dibahas dalam sidang DPR sebagai landasan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) yang secara khusus melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya Perda, kami berharap perlindungan hukum terhadap tanah dan hak masyarakat adat dapat diperkuat dan dijalankan secara efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi langkah awal dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Papua.
Pernyataan Sikap Pemuda Papua Terhadap Transmigrasi dan Dampaknya
Melalui pengamatan kami, kebijakan transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat telah membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat adat dan generasi muda Papua. Dengan adanya transmigrasi, masyarakat adat dan anak-anak muda Papua yang sedang mencari pekerjaan semakin terpinggirkan.
Banyak masyarakat adat yang hidup dalam kondisi sulit tidak mendapatkan akses atau kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri. Padahal, tanah dan sumber daya yang dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Namun, kenyataan yang terjadi adalah tenaga kerja dari luar daerah yang didatangkan melalui program transmigrasi justru lebih diutamakan oleh perusahaan.
Jika kita lihat secara mendalam, ini mencerminkan adanya pelanggaran hak atas pekerjaan bagi masyarakat Papua. Negara seharusnya hadir untuk melindungi dan memastikan bahwa masyarakat lokal, terutama anak-anak muda Papua, mendapatkan prioritas dalam lapangan kerja. Namun, kenyataannya kebijakan ini justru memperburuk ketimpangan dan ketidakadilan.
Sebagai pemuda Papua, saya dengan tegas menolak kebijakan transmigrasi ke Papua, karena kebijakan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga merampas peluang bagi anak-anak muda Papua untuk berkontribusi dalam pembangunan di tanah mereka sendiri. Harapan kami, pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengevaluasi kebijakan ini, memastikan keadilan, dan memprioritaskan masyarakat Papua dalam setiap langkah pembangunan.
Pernyataan Sikap Pemuda Papua Terhadap Tambang Ilegal dan Ilegal Logging
Sebagai pemuda Papua, saya ingin menyoroti persoalan tambang ilegal dan aktivitas penebangan kayu secara ilegal (illegal logging) yang terjadi di Papua Tengah. Masalah ini sangat mengkhawatirkan, karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat adat dan melanggar hukum yang seharusnya ditegakkan.
Jika kita lihat secara objektif, tambang-tambang ilegal ini beroperasi tanpa izin yang sah, dan aktivitasnya melanggar peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan penebangan kayu secara ilegal yang mengabaikan keberlanjutan hutan sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, polisi sebagai penegak hukum harus bertindak profesional dan tegas. Tidak ada alasan untuk membiarkan aktivitas ilegal ini terus berjalan, karena jelas-jelas bertentangan dengan sistem hukum dan prinsip penghormatan terhadap lingkungan.
Tambang ilegal dan ilegal logging bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan keadilan. Aktivitas ini merusak
Dn-Vp
