Nabire,Papua Tengah – Timurnews.id , 12 Februari 2025 – ratusan Tim Investigasi Ham dan mahasiswa dan pelajar se-Indonesia bersama solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Papua Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi terkait isu pendropan TNI dan Mutilasi ibu Tarina Murib.
Dalam aksinya, para demonstran menyerahkan langsung surat tuntutan kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah. Surat tersebut memuat sejumlah poin penting, di antaranya:
1. Penarikan TNI dari Kabupaten Puncak dan Intan Jaya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka meminta Panglima TNI segera menarik pasukan yang didrop pada 5-8 Februari 2025, karena keberadaan mereka dinilai mengganggu psikologi masyarakat dan aktivitas sehari-hari.
2. Pengusutan Kasus Pembunuhan Ibu Tarina Murid
Mahasiswa mendesak Panglima TNI mengadili pelaku pembunuhan Ibu Tarina Murid yang terjadi pada 3 Maret 2023 di Kampung Sinak. Mereka.
3. Kami medesak DPRP Papua Tengah dan DPRD Kabupaten Puncak membentuk Pansus untuk mengawal kasus ini, sebagaimana rekomendasi Komnas HAM (Surat No. 845-PM.00-R-X-2024).
3. Penolakan Pemekaran DOB
Demonstran menolak pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Puncak, Damal, dan Sinak Timur, dengan alasan pemekaran ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
4. Evaluasi Izin kinerja Dandim Puncak.
5. mendesak pemerintah mencabut izin pertambangan kategori , A,B dan C di wilayah Kabupaten Puncak.
6. Evaluasi Kinerja Pemda Kabupaten Puncak
Aksi ini juga menyerukan evaluasi terhadap kinerja Pemda Kabupaten Puncak yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua KMPB Kota Studi Nabire, Yones Magai, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap situasi yang terjadi di Kabupaten Puncak. “Kami hanya ingin keadilan dan keamanan bagi masyarakat kami. Hak-hak dasar masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.
Setelah membacakan surat tuntutan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen tersebut secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah untuk ditindaklanjuti.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan damai di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Papua Tengah belum memberikan tanggapan resmi atas aspirasi tersebut.
Kami juga ucapkan terimakasih kepada DPRP telah merespon baik. Sesuai dengan Penyampaian DPRP, kami akan terus kawal dan tagih janjinya, Sampai kasus dituntaskan.
Hasil wawancara dengan Tim Investigasi
