Nabire – Timurnews.id – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pasukan militer non-organik yang masuk ke Intan Jaya tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya. Menurutnya, sebagai bupati yang memiliki wilayah Intan Jaya, seharusnya pemerintah daerah diberi tahu tentang kehadiran pasukan militer non-organik dan penempatan pos mereka.
Aner Maisini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meskipun Undang-undang 23 tahun 2015 menyebutkan bahwa keamanan, fiskal, politik luar negeri, dan agama adalah kewenangan pemerintah pusat. Ia berharap jika ada militer non-organik yang masuk, harus menyampaikan informasi tentang kedatangan dan pos yang akan didirikan.
Bupati Intan Jaya khawatir bahwa aktivitas militer non-organik di wilayahnya dapat memancing situasi konflik yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan di Intan Jaya. Ia berharap Pemerintah dan DPRK Intan Jaya dapat melakukan pertemuan dengan pimpinan militer non-organik untuk membahas hal ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aner Maisini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan militer dalam melakukan aktivitas di wilayah Intan Jaya. Ia berharap Panglima dan Kogabwilhan Timika dapat memperhatikan hal ini dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan tindakan apapun.
Dengan demikian, Bupati Intan Jaya berharap dapat menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya, serta memastikan bahwa pembangunan di Intan Jaya dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Tim
