TIMURNEWS.ID – Nabire, 18 Juli 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah secara resmi membentuk Tim Pengawalan Aspirasi untuk merespons tuntutan masyarakat dalam aksi damai menolak investasi tambang di Blok Wabu. Selain itu, DPR juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan guna menangani persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
Pembentukan kedua tim tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu pada 17 Juli 2025 di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire. Dalam aksi itu, para demonstran menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR, disaksikan oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. DPR Papua Tengah menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat melalui jalur resmi kelembagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPR Papua Tengah, melalui rapat internal pada 18 Juli 2025, menegaskan bahwa pembentukan tim ini menjadi langkah nyata DPR dalam menjawab dua isu krusial: penolakan aktivitas tambang di Blok Wabu dan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung akibat konflik bersenjata di Intan Jaya dan Puncak.
Wilayah Konflik dan Tuntutan Masyarakat
Blok Wabu, yang berada di wilayah Intan Jaya, menjadi pusat perhatian karena diduga menjadi sumber konflik antara aparat keamanan (TNI/Polri) dan kelompok bersenjata (TPNPB). Situasi tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dan memicu pengungsian massal.
DPR Papua Tengah menilai perlu adanya pengawalan ketat terhadap aspirasi masyarakat serta investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah konflik.
Struktur Tim dan Pansus
Tim Pengawalan Aspirasi Tolak Blok Wabu terdiri dari 16 anggota DPR, dengan komposisi sebagai berikut:
Ketua: Henes Sondegau
Sekretaris: Jhon Nasion Robby Gobai
Anggota:
1. Yulius Yapugau, S.H
2. Jhoni Kobogau, A.S.E, M.M
3. Thobias Bagubau, S.Ip
4. Julius Miagoni
5. Yulian Magai, S.E
6. Peter Worabay
7. Peanus Uamang
8. Mopi Degei
9. Gerson Come Wandikbo
10. Urbanus Beanal
11. Damiana Tekege
12. Maksimus Taksimus Takimai
13. Araminus Omaleng, B.Arch Stud
Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Puncak–Intan Jaya dipimpin oleh:
Pendamping:
Diben Elaby, S.Th (Wakil Ketua I DPR Papua Tengah)
Bekies Kogoya, S.KM, M.KP (Wakil Ketua III DPR Papua Tengah)
Struktur Pansus:
Ketua: Yohanes Kemong, S.Ip
Wakil Ketua: Hengky Kegou, S.H
Sekretaris: Anis Labene, B.Sc
Anggota:
1. Penius Dewelek Onime, S.I.Kom
2. Elias Anouw, S.Ip
3. P. Yohanes Wanimbo, S.Sos
4. Petrus Asso, S.Th
5. Yuliana Gobai
6. Henes Sondegau, S.T
7. Stella Theresia Uce Misiro
8. Yulius Yapugau, S.E
9. Jhoni Kobogau, A.S.E, M.M
10. Thobias Bagubau, S.Ip
11. Darinus Wonda
12. Nataniel Tabuni, S.Ip
13. Jeni Patabang, S.Pd, M.Si
14. Gabriel Wakerkwa
15. Donatus Mote
16. Yohanes Felix Helyanan, S.E
17. Nekiron Wonda
18. Ardi, S.T
19. Teti Enumbls, PSI
20. Gerson Coem Wanimbo
21. Mopi Degei
22. Amirullah Hasym, S.IP, M.M
Komitmen DPR Papua Tengah
Dengan dibentuknya kedua tim ini, DPR Papua Tengah menegaskan perannya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik secara damai, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak.
Timurnews.id
