Merauke – Timurnews.id – Memperingati Hari Demokrasi Internasional, 15 September 2025, Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan pernyataan sikap keras menolak berbagai program pemerintah yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
Koordinator Umum KOMASDELING PAPSEL, Ambrosius Nit, menegaskan bahwa kondisi demokrasi di Papua semakin menyempit akibat maraknya pelanggaran HAM, perampasan tanah adat, serta dominasi kepentingan investor yang difasilitasi pemerintah dan aparat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, KOMASDELING menyebut PSN Merauke—yang mencakup proyek perkebunan tebu, bioetanol, cetak sawah baru, hingga pembangunan sarana prasarana—sebagai program cacat hukum dan tidak melibatkan masyarakat adat. “PSN merupakan proyek pemusnahan masyarakat adat Papua Selatan karena tidak mendahului kajian lingkungan hidup dan sosial, serta tanpa persetujuan rakyat,” tegas Ambrosius.
Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan militer dalam pengamanan proyek, intimidasi terhadap masyarakat adat, hingga manipulasi perjanjian tanah. Hal itu dinilai sebagai bentuk penghancuran kedaulatan masyarakat adat Malind, Maklew, Khimahima, dan Yei di Merauke.
KOMASDELING PAPSEL merilis 36 butir tuntutan politik, di antaranya: menolak PSN di seluruh Papua Selatan, menghentikan pembangunan batalion militer, menutup perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal, mendesak PBB turun tangan melakukan investigasi, hingga menuntut pembukaan akses jurnalis independen ke Papua.
Mereka juga meminta pemerintah menyediakan pasar khusus bagi pedagang asli Papua, pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang asli Papua Selatan, serta peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan di Merauke.
“Musuh rakyat Papua hanya satu, yaitu sistem yang menindas. Sudah waktunya rakyat Papua Selatan bersatu melawan penindasan demi kedaulatan rakyat,” tutup Ambrosius dalam deklarasi yang digelar di Merauke.
Timurnews-rilis
