TIMURNEWS.ID || Dogiyai, 16 September 2025 — Tokoh pemuda dari wilayah Mapia menilai Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Dogiyai dalam menangani penolakan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya tidak mewakili aspirasi masyarakat Mapia.
Aksi penolakan terhadap DOB itu dimulai dengan unjuk rasa damai yang digelar oleh kalangan pelajar dan mahasiswa yang menamakan diri Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMADO) Dogiyai bersama RPM SIMAPITOWA. Menyusul aksi tersebut, DPRK Dogiyai membentuk Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurut keterangan yang diterima media ini, Tim Pansus yang dipimpin oleh Yohanes Degei sempat menggelar pertemuan dengan pihak DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi) Papua Tengah pada 9 September 2025 di Gedung DPRPT. Dari pertemuan itu, Tim Pansus kemudian direncanakan melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menghadap Bagian Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen OTDA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, kritik datang dari tokoh pemuda Mapia, Melianus Unii, yang menyatakan Pansus tersebut tidak melibatkan perwakilan masyarakat Mapia. “Sejak awal pembentukan Pansus oleh DPRK Dogiyai hingga sampai pada DPRPT, kami melihat tidak ada keterlibatan orang Mapia dalam tim itu,” ujar Melianus kepada media ini, Selasa (16/9/2025).
Melianus menambahkan, komposisi Pansus yang mayoritas berasal dari unsur lembaga membuat kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan tidak merefleksikan suara masyarakat di tingkat akar rumput. “Kami melihat semua yang masuk dalam Pansus itu orang lembaga — seakan-akan DOB yang hendak dimekarkan ini untuk wilayah Moanemani saja,” kata dia.
Lebih jauh, Melianus mempertanyakan mengapa unsur penting dari Mapia — termasuk tokoh pemuda, tokoh agama, perempuan, dan intelektual setempat — tidak dilibatkan. “Dari pihak pemuda Mapia, tokoh agama dari Mapia, perempuan dari Mapia, intelektual dari Mapia belum ikut sertakan. Ada indikasi apa? Saya jadi bingung,” ujarnya.
Kepada Ketua Tim Pansus dan anggota, Melianus menegaskan permintaan agar setelah kembali dari Jakarta mereka memberikan penjelasan yang seksama dan melakukan verifikasi menyeluruh di lapangan, khususnya wilayah Gelardus Tigi, Bomomani. “Penjelasan secara menyeluruh di lapangan itu wajib,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Tim Pansus DPRK Dogiyai yang diterima media ini terkait tudingan minimnya perwakilan Mapia dalam tim tersebut.
Penulis: Musa Boma
