Klaten – GERTAK.ID
Warga Dukuh Bonyokan, Desa Jatinom, Kabupaten Klaten, mengeluhkan dampak operasional tower milik operator Indosat yang berdiri di tengah permukiman mereka. Sejak tower tersebut beroperasi, warga menyebut sering terjadi sambaran petir hebat yang mengakibatkan kerusakan pada perangkat elektronik, seperti televisi dan kulkas di rumah-rumah sekitar.
Keluhan ini bukan baru terjadi sekali. Sejumlah warga telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang bertanggung jawab, yaitu PT Harapan Prima Jaya, perusahaan pengelola menara yang berkantor di Sleman, Yogyakarta. Namun hingga awal Agustus 2025 ini, belum ada realisasi ganti rugi, meski sebelumnya dijanjikan akan selesai paling lambat bulan Juli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan yang menumpuk akhirnya mendorong warga untuk bersatu menyuarakan aksi protes. Mereka berencana melakukan aksi penghentian operasional tower jika tidak ada kejelasan soal ganti rugi. Warga menilai kehadiran tower justru menciptakan keresahan, bukan manfaat.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi jangan sampai masyarakat jadi korban. Kami hanya minta keadilan. Jangan dzolimi warga dan jangan bikin gaduh di lingkungan kami,” tegas Nanang, perwakilan warga terdampak.
Nanang mengaku sudah dua kali datang langsung ke kantor PT Harapan Prima Jaya di Sleman untuk menemui Manajer HSE bernama Widhi, namun hingga kini belum pernah berhasil bertatap muka ataupun mendapatkan tanggapan resmi.
Warga berharap pihak perusahaan segera bertanggung jawab atas dampak yang timbul. Mereka menuntut ganti rugi terhadap kerusakan barang elektronik yang nilainya tidak sedikit. Beberapa di antaranya bahkan telah memperbaiki secara mandiri demi kebutuhan harian.
“Kami tidak mau ribut, hanya ingin hak kami diberikan. Kalau sampai tidak ada tanggapan, kami sepakat untuk menghentikan operasional tower sampai ada kejelasan,” imbuh salah satu warga lainnya.
Meski menyuarakan protes keras, warga tetap membuka ruang musyawarah. Mereka meminta manajemen PT Harapan Prima Jaya hadir langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi warga dan menyelesaikan permasalahan secara adil dan transparan.
